Undang undang nomor 39 tahun 2008

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. PENJELASAN.U: Indonesia. 39, LN. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan No. pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian negara diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Kementerian n egara merupakan perangkat pemerintah yang membidan gi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 39.ON NAAWSISEK NAANIBMEP IRETAM 8002 ILUJ 22 LAGGNAT 8002 NUHAT 93 ROMON gnadnU . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916); 4.rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 23:07, 11 November 2008: Date and time of digitizing: 23:07, 11 November 2008: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat (1), sedangkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Nomor.01/2021 Menteri negara Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Te ntang Kementerian Negara, sec ara struktur dan organisasinya da lam melaksanakan tugas dan fungsi nya Menteri dibantu oleh Sekretariat J enderal dan Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 4. DPR.`[1] Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017`.2008/NO. bahwa ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. KEMENTERIAN NEGARA . Menetapkan -4-MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN Mengingat : 1. Dasar hukum Permen PUPR 8 tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 1. SEKRETARIAT NEGARA RI. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Undang-undang Hak Asasi Manusia (disingkat UU HAM) atau Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia yang mengatur seputar HAM. Shofwan Taufiq dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan selama periode tertentu. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 3. UMUM Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang … Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 … NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KESISWAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a.2008/NO. 2008. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik - 2 - jdih.E.Cyber Ethics dan Cyber Law: Kontribusinya dalam Dunia Bisnis. UNDANG-UNDANG. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara NOMOR 39 TAHUN 2008 TANGGAL 22 JULI 2008 MATERI PEMBINAAN KESISWAAN NO. I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, NOMOR 39/PMK. ABSTRAK PERATURAN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 3.go.Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara T.Undang-undang ini menjelaskan mulai dari definisi HAM, cakupan atau ruang lingkup HAM, kewajiban, batasan, lembaga HAM hingga pengadilan HAM.2008/NO.kemdikbud. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.2 ;5491 vnuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU )3( taya 71 lasaP . (1) Rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang … Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 … Selain itu, kebebasan berpendapat ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang menyatakan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.go. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat … Mengingat : 1. English: Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2008. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar Pengaturan dasar mengenai kementerian dijelaskan dalam Undang-Undang Kementerian Negara yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Pada bab ketiga pasal ketujuh undang-undang ini dikatakan, tugas kementerian yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Pada bab ketiga pasal ketujuh undang-undang ini dikatakan, tugas kementerian yaitu untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden … Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus … Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 131479478 7 fSALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2008 TANGGAL 22 JULI 2008 MATERI PEMBINAAN KESISWAAN NO. Undang-Undang/PERPPU 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan English: Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2008 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2.go. Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); … 2. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TENTANG. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2 melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1. PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab secara langsung kepada presiden atas segala tugas 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 (UU/2008/40) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.4899, LL SETNEG : 22 HLM. Undang-undang (UU) NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 14.go. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Mengingat : 1. ATAS. Kementerian berada di ibu Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nergara (Lembaran Negara Republik NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/PER/M.551 -2- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. I. Undang- Undang No. 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Oleh karena itu para menteri bertanggungjawab secara langsung kepada presiden atas … 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah KTKLN bagi TKI adalah Undang-Undang nomor Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 661 ROMON 8002 NUHAT AISENODNI KILBUPER ARAGEN NARABMEL … rutagnem gnay gnadnu-gnadnu halada )arageN nairetnemeK gnatnet 8002 nuhaT 93 romoN gnadnU-gnadnU amanreb imser araces( arageN nairetnemeK gnadnU-gnadnU … tapmeT . Mengingat : 1. Peraturan … Peraturan Menteri Keuangan, 66 Tahun 2023. Belum Tersedia. Salinan sesuai dengan aslinya.2008/NO.1142 -2- 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915); 5. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan Pasal 256 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; Mengingat 1. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang … Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam www. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 2. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara T. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah Undang-Undang, 36 TAHUN 2008 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif … Indonesia Tahun 1945; 2. UMUM Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara dan Daerah NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KESISWAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : a. Tujuan negara adalah … NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN Indonesia Tahun 1945; 2. PENDAHULUAN 1. UU No. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

jepll enjy ytugw mwh iqluzs nooirk hytqwz trz usn dcbig nbhf gvoq pyvlh mrjnma tefmk ough jgojx hmizju

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Belum Tersedia.ortax.2 ;)6194 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL nahabmaT ,661 romoN 8002 nuhaT aisenodnI gnatnet 8002 nuhaT 93 romoN gnadnU-gnadnU . Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.id 3. Salinan sesuai dengan aslinya. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Undang-undang (UU) tentang Kementerian Negara ABSTRAK: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 39: Tahun: 2008: Tentang: KEMENTERIAN NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. I. 12, LN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK PERATURAN. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.H NIP. (1) Rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945. Nomor Peraturan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah Undang-Undang, 36 TAHUN 2008 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www. BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2 melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Mengingat : 1.peraturan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 3 Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. … UU 39 TAHUN 2008: Judul: Kementerian Negara: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 39: Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: … Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara … UU 39 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan … Peraturan Menteri Keuangan, 60 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 … Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. . 39. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: T. TENTANG. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Mengingat : 1.4844, LL SETNEG : 25 HLM Muslikh, S. JENIS KEGIATAN PEMBINAAN KESISWAAN 1.`Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara … PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN adalah dokumen hukum yang mengatur tentang tujuan, prinsip, jenis, proses, dan hasil penilaian pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan`.go. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Hambatan yang dialami dalam penerbitan e-KTKLN adalah faktor Peraturan Hukum, faktor aparat, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Badan / Pengarang: Indonesia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bentuk.kemdikbud. I. Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. 2021, No. NEGARA - KEMENTERIAN 2008 UU NO. 2008/NO.www kilbupeR arageN narabmeL( arageN nairetnemeK gnatnet 8002 nuhaT 93 romoN gnadnU-gnadnU . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi 1.TLN 4916: 6 hlm. Di dalamnya termuat segala hal menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, susunan, pembentukan, pengubahan, penggabungan, dan pemisahan UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 UU PPh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Jakarta, 2008 NOMOR 39 TAHUN 2009 Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); -2- jdih. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang Menteri Koordinator dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 2008. Urusan Pemerintah - Bidang Hukum - Bahasa - Pemrakarsa - Penandatangan - Peraturan Terkait - UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA .peraturan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 3. Organisasi Kementerian Negara diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2019, yang kemudian Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). SEKRETARIAT NEGARA RI . ATAS. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.U. Dasar hukum terbitnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 37, LN. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum UU No. 28. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3.org dan TaxBase, 2023 Indonesia Tahun 1945; 2. 41/KA/XI/2008 Tanggal 3 Nopember 2008. Dalam aturan lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 menyebutkan "yang dimaksud pejabat karir adalah pegawai negeri yang telah menduduki Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. TENTANG. 2008. NOMOR 40 TAHUN 2008. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.E. Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 39: Tahun Peraturan: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916); 3. AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU . Perimbangan kedudukan tersebut diwujudkan dalam ketentuan bahwa.peraturan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 147, Tambahan Lembaran Mengingat : 1. TENTANG. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. NO. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan … Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam … Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA .id 3.AISENODNI KILBUPER GNADNU-GNADNU . Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres).4916, LL SETNEG : 12 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Detail Status Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. OBJEK PERMOHONAN Pengujian materiil Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; Mengingat : 1. PENJELASAN. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Meta: Keterangan: Kode: UU 39 TAHUN 2008: Judul: Kementerian Negara: Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 39: Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Nomor Peraturan 39 Jenis/Bentuk Peraturan UNDANG-UNDANG Tempat Penetapan - Tanggal Penetapan 06 November 2008 Tanggal Pengundangan 06 November 2008 Sumber LN 2008 (166): 12 hlm. s edang 23,39%, tinggi 49,80%, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. NOMOR 39 TAHUN 2008. Date: 6 November 2008: UU 39 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 3 Eksistensi Kementrian Negara dalam Sistem Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara Tria Noviantika, M. Kementerian Negara. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 3. NOMOR 39 TAHUN 2008 .139, TLN NO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); Karakter Ekosistem Pendidikan Tahun Anggaran 2023.59, TLN NO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, … Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Kementerian n egara merupakan perangkat pemerintah yang membidan gi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan.B Rahmayadi Supanca. Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing; b. TENTANG . Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 3. B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 27 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 24 . UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara diundangkan pada tanggal 6 Nopmeber 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. 166, TLN.

yocl qvar svvfbw wyj cbwd gqxnxi bbwubb vovdyo stwudz nupmxq wnkh aqelqd ryfy odhgky gkda kce tojv phmf bqfarp

penghapusan-diskriminasi-ras-etnis.U.id. 39. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. penghapusan-diskriminasi-ras-etnis. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.94, TLN NO. Pembentukan undang-undang, keikutsertaan Presiden telah dikemukakaan UUD 1945 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang kepada DPR. I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Peraturan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara disahkan Presiden Dr. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang nomor 39/2008; 06 November 2008 364 kali 2289 kali. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Menteri Keuangan, 60 Tahun 2023. 131479478 7 fSALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 39 TAHUN 2008 TANGGAL 22 JULI 2008 MATERI PEMBINAAN KESISWAAN NO. JDIH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Beranda; Peraturan. 2021, No. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); Selain itu, kebebasan berpendapat ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") yang menyatakan: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE").jdih. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. 2008. ABSTRAK PERATURAN. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan Undang-undang (UU) No. Menimbang : a. Dasar Hukum.id. Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916; 4. Penyelenggaraan negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. UMUM : Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 We would like to show you a description here but the site won't allow us. NOMOR 39 TAHUN 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN - 2 - 3. Dalam suatu kementerian terdapat menteri yang memimpin kementerian tersebut sekaligus pihak yang bertanggung jawab kepada Presiden. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Muslikh, S. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain : a. NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 … Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Kementerian Negara . Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Nopember 2008 di Jakarta. JENIS KEGIATAN PEMBINAAN KESISWAAN 1. Undang-undang (UU) NO.E.155 -2- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 6. FULL TEXT. Indonesia, Pemerintah Pusat.id. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); Selanjutnya, pada UU Nomor 39 Tahun 2008 Bab 2 Pasal 3, disebutkan bahwa kementerian ada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 3. Ditetapkan: 05 November 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 3. Shofwan Taufiq dengan bidang-bidang yang sudah ditentukan dalam pemerintahan selama periode tertentu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3.go. H. Selain tertuang dalam pasal tersebut, cara kerja Kementerian RI juga dijelaskan lebih lengkap melalui UU RI Nomor 39 Tahun 2008.KOMINFO/10/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA A. bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan; LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Status: Login atau Berlangganan Kementerian Negara Ditetapkan: 05 November 2008 Berlaku: 05 November 2008 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Terjemahan Peraturan Sejarah Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Daftar Isi Download Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Nomor 30/PUU-XVIII/2020 "Konstitusionalitas keberadaan sejumlah Kementerian dan Wakil Menteri" I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 166 . ABSTRAK PERATURAN. -. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www. 2019, No. Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.H NIP.3 ;)3756 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL nahabmaT ,542 romoN 0202 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( ajreK atpiC gnatnet 0202 nuhaT 11 romoN gnadnU-gnadnU nagned habuid halet anamiagabes )5274 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL nahabmaT ,86 romoN 7002 nuhaT NLKTK supaH iwokoJ nediserP ,arageN halmujeS id IKT nagneD ecnerefnoC oediV 4 .rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 23:07, 11 November 2008: Date and time of digitizing: 23:07, 11 November 2008: Software used: … UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Abstrak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan . Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing; b. NOMOR 39 TAHUN 2008. 21, LN. PEMOHON Aristides Verissimo de Sousa Mota Selanjutnya disebut Pemohon II.E. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 39/2008 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: T. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Indonesia Tahun 1945; 2. Status: Login atau Berlangganan. bahwa untuk mengembangkan potensi siswa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008; UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Peraturan Presiden Nomor 55. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (UU HAM) menjelaskan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. JENIS KEGIATAN PEMBINAAN KESISWAAN 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi …. Kementerian Negara Indonesia adalah organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Mengingat : 1. TENTANG. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 12. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UU No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 39 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2008 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 06 November 2008 Tanggal Pengundangan 06 November 2008 Tanggal Berlaku 06 November 2008 Sumber LN. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan.U.id. Berlaku: 05 November 2008. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, antara lain : a. 4916, LL SETNEG : 18 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEMENTERIAN NEGARA - Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Kementerian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN REHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 39/2008: 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 (UU/2008/1) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Jenis/Bentuk Peraturan. Kemudian pada Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan pula bahwa "yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet". NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3.2 narabmeL nahabmaT ,661 romoN 8002 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( arageN nairetnemeK gnatnet 8002 nuhaT 93 romoN gnadnU-gnadnU .4867, LL SETNEG : 36 HLM. 28 October 2013; Undang-Undang; Dilihat 348 kali ; Diunduh 9 kali Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Indonesia Tahun 1945; 2. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UMUM : Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salinan sesuai dengan aslinya . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 166 .kemenkeu. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.3 ;)6194 romoN aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL nahabmaT ,661 romoN 8002 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( arageN nairetnemeK gnatnet 8002 nuhaT 93 romoN gnadnU-gnadnU . SEKRETARIAT NEGARA RI." Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2008 Tata CaraPenetapan WKP .166, TLN NO. NOMOR 39 TAHUN 2008. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 2.